Ngawi | mediapatriot.co.id – Riuh suara ribuan mahasiswa yang memenuhi jalan protokol Kabupaten Ngawi belum benar-benar usai. Meski Wakil Bupati Ngawi dan Ketua DPRD telah menandatangani berita acara penerimaan aspirasi, Aliansi Mahasiswa Ngawi menegaskan bahwa perjuangan baru saja dimulai. Bagi mereka, tanda tangan di atas materai tidak memiliki arti jika tidak diikuti langkah nyata.
Aksi bertajuk “Indonesia Carut-Marut, Ngawi Mawut” yang digelar Kamis (25/6/2026) menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar di Kabupaten Ngawi tahun ini. Ribuan massa yang tergabung dalam Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, PC PMII Ngawi, DPC GMNI Ngawi, dan PC IMM melakukan long march dari Tugu Kartonyono menuju pusat pemerintahan daerah.
Tekanan massa akhirnya membuat Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko turun langsung menemui peserta aksi. Di hadapan ribuan mahasiswa, keduanya menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menerima dan menindaklanjuti 11 tuntutan rakyat.
Namun Aliansi Mahasiswa Ngawi langsung mengeluarkan peringatan keras. Mereka menyatakan bahwa pemerintah daerah kini memasuki masa pembuktian, bukan lagi masa seremonial.
Koordinator Daerah Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, Dimas Aradhea Wibowo, menegaskan bahwa mahasiswa akan mengawal setiap poin tuntutan hingga terealisasi.
“Tanda tangan bukan garis akhir. Ini justru titik awal kami mengawasi. Kami ingin masyarakat melihat bahwa suara rakyat tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, menyebut keresahan masyarakat terhadap mahalnya kebutuhan pokok, ancaman kenaikan BBM bersubsidi, hingga kebijakan nasional yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat menjadi alasan utama mahasiswa turun ke jalan.
Sementara Ketua DPC GMNI Ngawi, Amir Saifudin, mengingatkan agar derasnya arus investasi tidak mengorbankan lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi identitas Kabupaten Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Perwakilan PC IMM Ngawi turut menyoroti pentingnya penyelesaian kasus kekerasan seksual, pembenahan sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta penegakan aturan terhadap aktivitas tambang Galian C yang belum melaksanakan reklamasi.
Sebelas tuntutan yang dibawa mahasiswa terbagi dalam dua kelompok besar, yakni enam tuntutan terkait kebijakan nasional dan lima tuntutan yang berfokus pada persoalan daerah. Seluruhnya merupakan hasil kajian lintas organisasi mahasiswa yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Sebagai bentuk keseriusan, Aliansi Mahasiswa Ngawi membentuk tim pengawal gabungan yang akan memonitor tindak lanjut pemerintah selama tujuh hari penuh. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh komitmen yang telah ditandatangani, termasuk penyampaian aspirasi kepada DPR RI dan langkah nyata penyelesaian persoalan daerah.
Mahasiswa juga memberikan ultimatum. Apabila dalam waktu satu minggu tidak terdapat perkembangan yang jelas dan terukur, mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Bagi Aliansi Mahasiswa Ngawi, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan pengingat bahwa kepercayaan publik dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya janji dan tanda tangan di atas dokumen resmi.
(Team Red)
