Konferensi Pers KSPI Terkait Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Kotabekasinews.com — Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan Konferensi Pers pada Hari Selasa (06/08/2019),
Bertempat di LBH Jakarta, Lantai 1. Jl Diponegoro No 74. Jakarta Pusat.

Adapun agenda yang disampaikan yaitu;
Penjelasan sikap KSPI terkait rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

KSPI mendesak agar janji Presiden RI untuk merevisi PP No 78 Tahun 2015 segera dilakukan dengan memperhatikan usulan/masukan dari kaum buruh. Penyampaian adanya potensi Gelombang PHK terhadap puluhan ribu pekerja. Penjelasan rencana aksi KSPI dan buruh Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan kaum buruh.

Konferensi pers ini dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal, presiden ASPEK Mirah Sumirat, Ramidi Sekjend KSPI, Didi Supriadi.

Ramidi Sekjend KSPI mengatakan jika Undang-undang merugikan para pekerja kami menolak dan akan melakukan unjuk rasa.

“Kami menolak UU no.13 tahun 2003 karena merugikan pekerja. Undang- undang sekarang tidak memihak para buruh karena untuk menetapkan upah minimum tidak melibatkan serikat buruh hanya penetapan sepihak. Seharusnya ada perundingan antara pengusaha, buruh dan pemerintah,” ujar Said Iqbal.

“Penetapan upah minimum harus berdasarkan survei pasar bukan berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan kebutuhan riil di setiap kabupaten kota masing-masing oleh gubernur bukan pemerintah pusat. Undang -undang dibuat semestinya untuk perlindungan buruh serta kesejahteraan bukan cuma sekedar menguntungkan pengusaha,” imbuh Iqbal.

“Apabila tuntutan kami diabaikan oleh pemerintah kami akan melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu buruh untuk berunjuk rasa di depan Istana Negara dan di depan gedung DPR akhir Agustus mendatang. Kami KSPI juga menolak kenaikan iuran BPJS,” pungkas Iqbal.
(fri)

Related posts

Leave a Comment